Terkait Laporan Ke KPK, GMNI Bekasi Akan Terus Kawal
KABUPATEN BEKASI, (CB) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC ) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk mengawal tuntas dugaan aliran Dana dalam proyek Toilet yang mencapai Miliaran Rupiah yang kini di tangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi Yogi Trinanda menjelaskan, adapun sejauh ini kinerja KPK yang diketahui sepekan belakang terjadi beberapa pemanggilan terhadap Mitra Kerja tentunya hal tersebut menjadi nafas baru masyarakat untuk menegakan Hukum dalam dugaan tindak Pidana Korupsi.
” yang pasti DPC GMNI Kabupaten Bekasi lusa akan datangi gedung KPK lagi, Kalaupun harus aksi, kita akan aksi, tetapi kita tentunya melihat kondisi saat ini, karena kita juga hargai putusan pemerintah untuk memperketat Kondisi saat ini, dan jika nanti kita tidak bisa aksi, kita tetap datangi gedung KPK untuk mengkorfirmasi hasil laporan yang kemarin kita layangkan, “kata ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi Yogi Trinanda. Senin (3/5/2021).
Namun begitu, DPC GMNI Kab Bekasi berharap kepada KPK untuk secepatnya memberi jawaban kepada publik terkait persoalan toilet yang mencapai milliaran rupiah.
“Ya kita berharap kepada KPK, jika memang terkait pembangunan toilet yang mencapai Milliaran terjadi dugaan KKN, tentunya kami juga meminta KPK nantinya untuk secepatnya memberi jawaban, karena mengingat yang berhak untuk menyatakan itu salah atau tidak dalam hal ini proyek toilet ialah penegak hukum, yakni KPK,”ungkapnya.
Perlu di ketahui DPC GMNI Kabupaten Bekasi, sebelumnya melakukan aksi di gedung merah puutih (KPK) sekaligus menyerahkan berkas pada tanggal (12/4) dengan membarengi tuntutan yang di sampaikan oleh DPC GMNI kabupaten Bekasi yang terdapat tiga Point satu di antaranya, mendukung KPK mengusut tuntas dugaan Anggaran Toilet yang mencapai Milliaran Rupiah, kedua, mendukung KPK mengusut tuntas dugaan aliran Dana ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi untuk meloloskan Anggaran Toilet, dan yang terakhir, Mendukung KPK memeriksa Bupati Kabupaten Bekasi dan pejabat Dinas, terkait Anggaran Toilet yang di duga melakukan Korupsi.(Den)
