Foto: Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nur Hermawan
KABUPATEN BEKASI, (CB) – Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qudrotulloh, dibantah Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bekasi, Agus Nur Hermawan, terkaitnya Paripurna LKPJ Bupati Bekasi 2020 akibat belum dibayarnya proyek Ekatalog.
“Lucu, kalau ketua dewan menjadikan alasan utama proyek ekatalog tidak ditunda-tunda lagi Paripurna LKPJ Bupati Bekasi tahun anggaran 2020. Mengapa saya bilang lucu, karena ekatalog itu tidak berdampak pada kepentingan masyarakat umum Kabupaten Bekasi secara luas. . Pengusaha (Pemborong, Red) yang dirugikan,” kata Agus kepada media, Kamis (03/06/2021).
Kata Agus, kenapa bukan anggaran Covid-19 yang dijadikan alasan utama oleh Ketua Dewan, BN. Holik?. Karena ia sependapat, kalau anggaran Covid-19 harus jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya. Seperti anggaran BTT (Biaya Tidak Terduga) kurang lebih Rp.270 Miliar. “DPRD mengetahui anggaran BTT ini. Karena DPRD yang ikut mendorong terealisasi penggunaan anggaran BTT. Dan jangan jadikan alasan saat pembahasan LKPJ dengan SKPD tidak dihadiri pejabat Eselon II atau kepala dinas. Karena tidak elok alasan itu menjadikan DPRD lemah di mata publik. DPRD kan punya kewenangan. Gunakan Hak Angket atau Hak Interplasi. Jangan rendahkan marwah DPRD,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, belum dibayarnya proyek Ekatalog dan transparansi anggaran Covid-19 menjadi alasan DPRD Kabupaten Bekasi tidak menggelar Paripurna Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bekasi Tahun Anggaran 2020. “Paling utama adalah ekatalog ini belum ada kepastian. Jangan sampai pemborong di Kabupaten Bekasi rugi. Karena sampai sekarang ini belum dibayar. Itu yang paling utama,” tegas Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN. Holik Qudrotullah, kepada Harian Sederhana usai Paripurna Pansus X, kemarin.
Alasan kedua, kata dia, terkait anggaran covid-19. Belum jelas pertanggungjawaban penggunaan anggaran ini menjadi pemicu kedua DPRD menunda paripurna LKPJ Bupati Bekasi tahun anggaran 2020. “Masyarakat ingin tau sejauh mana anggaran itu. Kan ini yang menjadi tuntutan masyarakat. Sedikit banyak kami masih punya etikad baik. DPRD menunggu dari bupati. Sejauh transparansi itu ada, ayo kita gelar,” ucapnya.
Rumor bahwa SKPD saat pembahasan anggaran dengan Pansus LKPJ dihadiri oleh pejabat Eselon III sekelas Kabid dan Kasi, dibenarkan oleh ketua dewan. Menurutnya itulah alasan penggunaan anggaran pada dinas-dinas tidak bisa dipaparkan ke Pansus LKPJ. “Jadi itulah kenapa tadi saya sampaikan tidak bisa dipaparkan ke kami penggunaan anggarannya. Alasannya ketidakhadiran. Ketidakhadirannya kenapa, karena belum ada jawaban tentang sejauh mana anggaran, salah satunya ekatalog. Kepastian ekatalog kan dari dulu iya iya aja. Inikan masyarakat Bekasi pemborongnya. Bahkan pemborong menggunakan pinjaman dari bank. Kan kasian. Itu aja. Semuanya harus punya etikad baik,” ketusnya.
Ditanya kalau dalam minggu ini eksekutif tidak menyelesaikan data-data yang diminta oleh Pansus LKPJ, ia menegaskan akan membiarkan ini berlarut. “Biarkan terus. Iya dong. Kita menunggu saja dari mereka (Eksekutif, Red),” pungkasnya.
Sementara, JAPMI (Jaringan Aktivis Pemuda dan Mahasiswa) setelah mengetahui kebenaran mangkirnya pejabat SKPD yang berkompeten (Eselon II, Red) saat pembahasan LKPJ dengan Pansus LKPJ, meminta DPRD Kabupaten Bekasi tegas menyikapinya. Sudah jelas alasan kenapa yang disampaikan Ketua DPRD bahwa Pansus LKPJ saat pembahasan LKPJ dengan SKPD dihadiri oleh pejabat sekelas Eselon III (Kabid dan Kasi, Red). Demikian harusnya DPRD menggunakan hak nya sebagai representasi dari rakyat, yakni Hak Interpelasi dan Hak Angket. Ini guna melakukan penyelidikan terhadap kebijakan anggaran pemerintah daerah yang tidak serius dalam menyampaikan dan memberikan informasi terkait kebijakan anggaran.
“Apabila DPRD Kabupaten Bekasi tidak melakukan langkah-langkah tersebut, kami khwatir juga menyakini cintra DPRD Kabupaten Bekasi menjadi buruk di mata masyarakat. Karena anggapan dari masyarakat bahwa penundaan rapat Paripurna LKPJ Bupati Bekasi Tahun Anggaran 2020 yang di laksanakan pada tanggal 28 Mei 2021 hanya untuk menaikan ‘Nilai Bargaining’ dan mengulur waktu untuk melakukan lobi – lobi ‘politik dagang Sapi’,” sindirnya. (Boe)
