Harapan Tokoh Muda Untuk Kabupaten Bekasi Kedepanya
KABUPATEN BEKASI, (CB) – Delapan tahun berkarir sebagai konsultan di bidang lingkungan hidup, pria bernama Amrul Mustofa merupakan satu-satunya anak muda yang ikut ambil bagian ketika berdirinya pembangunan pusat pemerintah Pemda Kabupaten Bekasi.
Memiliki segudang filosofi, ideologi dan gerakan sosial yang luas, sosok kelahiran 20 Juli 1977 ini paham betul mengenai lingkungan erat kaitannya dengan aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan bahkan politik saling berhubungan satu sama lain.
Pria asal Kabupaten Bekasi yang punya segudang ilmu serta pengalaman inilah ikut dalam proses proyek besar pembangunan pusat pemerintah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang berada di Desa Sukamahi, Cikarang Pusat.
“Selain pembangunan pusat pemerintahan Pemkab Bekasi, beberapa pembangunan besar saya ikut andil bagian dalam pembangunannya,” beber pria penggemar musik klasik ini.
Pesatnya pembangunan di Kabupaten Bekasi rupanya terus dia amati, daerah dengan julukan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara ini menurutnya mengalami perkembangan yang sangat maju.
“Kalau dari sisi ekonomi Bekasi itu maju, bertambahnya kawasan industri dan kawasan komersil itu maju. Jika dibandingkan dari tahun sebelumnya misalnya 8 tahun terakhir. Bekasi itu menguntungkan, usaha di Bekasi itu gak ada yang rugi kecuali manajemennya yang gak bener. Pertumbuhan penduduk itu sangat pesat karena ditopang kawasan industri yang menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai tujuan urbanisasi,” kata Sarjana Teknik lulusan Fakultas Teknik Universitas Pasundan.
Dari analisanya, syarat dasar berkembangnya suatu daerah itu bisa dlihat dari pertumbuhan jumlah penduduk, iklim usaha hidup dibandingkan dengan daerah lain di Indobesia, pertumbuhan jumlah penduduk Kabupaten Bekasi itu tergolong cepat.
“Pemerintah daerah butuh pendewasaan karena berkaitan dengan investasi, misalnya menyederhanakan perijinanan. Contoh konkrtinya menghilangkan peran pertimbangagan teknis pertanahan. Karena dikota-kota maju tidak lagi diperlukan hal tersebut sebab zonanya sudah ada,” jelasnya sambil menambahkan masyarakat butuh kehadiran pemeerintah secara konkrit.
Hadirnya pemerintah di tengah masyarakat dipastikan bisa menumbuhkan tingkat kepercayaan. Misalnya, contoh kecil infrastruktur jalan yang dianggap rusak. Pemerintah harus bergerak cepat dengan pembenahan jalan menggunakan bahan berkualitas, termasuk membuka akses sosial yang terkonekssi antar kawasan dengan jalan milik pemda.
“Jadi memang harus benar-benar dipikirkan material yang tepat tehadap jenis iklim yang terjadi di wilayah Bekasi. Jalan-jalan penghubung antar kawasan itu bisa saling terkoneksi satu sama lain dan sekarang jalan antar kawasan-kawasan itu sudah sudah terselesaikan dengan baik,” ujar ayah dari 2 anak ini.
Namun dalam analisanya, Amrul melihat kedepannya pemerintah daerah harus segera membuka kawasan baru sebagai dampak investasi yang pesat dan berkembangnya penduduk serta membuat akses jalan baru sebagai alternatif lantaran pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan kendaraan sudah sangat pesat.
“Karena investasi di Kabupaten Bekasi mengalami pertumbuhan yang pesat sejalan dengan bertambahnya pendududuk, yang harus segera dilakukan pemerintah daerah dalah membuat jalan-jalan alternatif melintasi timur sampai utara, karena saat ini kemacetan yang semakin meningkat tidak bisa dihindarkan. Bisa juga dengan membuka kawasan baru di wilayah Kedungwaringin, Pebayuran sampai Cabangbungin,” pungkasnya.
Kemampuan Amrul dalam mengelola lingkungan hidup, termasuk di dalamnya mengendalikan dampak negatif dan dampak positif yang diakibatkan kegiatan usaha. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan serta meningkatkan upaya pengendalian kegiatan usaha yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, mendapat dukungan dari banyak pihak, dia pun banyak dipuji atas capaian edukasinya itu.
Sosok yang rendah hati, berkharisma, berpendidikan, dan pergaulan yang luas tersebut mampu merangkul berbagai kalangan dan beragam profesi ini berharap Kabupaten Bekasi bisa berinovasi berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakatnya, seperti air dan tempat tinggal.
“Untuk penggunaan air seperti perumahan dan perkampungan masih bisa menggunakan air tanah. Tapi untuk perindustrian tidak diperbolehkan memakai air bawah tanah, dan 100 pesen harus menggunakan jasa sambungan atau layanan air. Pemerintah harus hadir menertibkan dan menegaskan bahwa pengusaha itu tidak boleh menggunakan air tanah. Melihat tingkat kepadatan penduduknya bisa-bisa saja Pemerintah Kabupaten Bekasi membangun hunian vertikal, istilahnya rusun untuk akomodir masyarakat. Bikin saja rusun berapa tower di beberapa kecamatan,” ujarnya dengan penuh harapan sejalan dengan majunya investasi di Kabupaten Bekasi dan pertumbuhan penduduknya.(Boe)
